Lewoleba, KilatNews- Polemik terkait rencana budidaya mutiara di Teluk Lewoleba, akhirnya penjabat bupati Lembata mengambil sikap untuk menyurati pemerintah pusat (Pempus) agar pempus mempertimbangkan kembali agar budidaya mutiara tidak dilakukan di Teluk Lewoleba.
Hal ini disampaikan Penjabat Bupati Lembata Matheos Tan pada sidang paripurna DPRD Lembata, Rabu (27/3/2024). Dikatakannya, menyimak dinamika di masyarakat, maka dirinya selaku penjabat bupati sudah mengirim surat kepada pemerintah pusat di Jakarta dan tembusannya juga kirim ke Kapolri dan beberapa pihak terkait termasuk DPRD Lembata.
Ia mengatakan dalam suratnya itu, pemerintah daerah merekomendasikan kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan kembali untuk tidak melakukan budidaya mutiara di Teluk Lewoleba. “ Saya sudah kirim surat kepada pemerintah pusat “
Ia mengatakan untuk wilayah laut, itu kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Terkait sorotan anggota dewan terkait sikap penjabat bupati yang arogan saat menghadapi para nelayan yang melakukan aksi demo di Kantor Bupati, Penjabat Bupati menjelaskan bahwa saat itu dirinya mendengar apa yang mereka sampaikan, namun saat gilirannya bicara para demonstran tidak dengar, mereka juga omong.
“Saya bicara mereka juga bicara”. Ia juga menduga ada orang yang datang demo itu sudah minum minuman keras.
Sementara anggota dewan, Hasan Baha mengatakan teluk Lewoleba itu bukan hanya miilik nelayan dan warga di sekitar teluk Lewoleba tapi milik semua masyarakat. “Teluk Lewoleba itu milik umum,bukan milik saudara kita yang ada di sekitar Teluk Lewoleba saja”.
Dalam pengelolaan Teluk Lewoleba kata Hasan Baha pemerintah perlu memfasilitasi. Ia mengatakan nelayan kita tidak memiliki modal yang cukup, tidak memiliki peralataan yang memadai. Teluk Lewoleba selama ini hanya untuk menyulu, bekarang (cari siput). Karena itu lanjutnya, baiklah kalau ada investor untuk memanfaatkan Teluk Lewoleba tersebut. (KN)
Discussion about this post